Novitania Nikmatul Indriany Dwi Putri

 A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih mudah, cepat, dan luas. Namun, kemajuan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dengan landasan moral yang kuat. Salah satu persoalan yang muncul adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk memandang keberhasilan hanya berdasarkan jumlah harta, tingkat konsumsi, dan pencapaian materi. Materialisme merupakan pola pikir yang menempatkan kepemilikan dan kekayaan materi sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sementara itu, hedonisme merupakan kecenderungan untuk mencari kesenangan dan kepuasan secara berlebihan. Adapun individualisme dapat mendorong seseorang untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Ketiga sikap tersebut apabila tidak dikendalikan d...

 A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu landasan utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berada dalam penguasaan negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan individu. Kepentingan masyarakat luas juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan prinsip ekonomi Islam. Islam me...

A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi sosial pasar atau Social Market Economy merupakan model ekonomi yang berkembang di Jerman setelah Perang Dunia II. Sistem ini berusaha menggabungkan kebebasan mekanisme pasar dengan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tetap memberikan ruang yang besar bagi individu dan perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi, investasi, dan perdagangan. Namun, negara tetap memiliki peran penting dalam membuat aturan, menjaga persaingan yang sehat, mencegah monopoli, serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Ekonomi sosial pasar berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara juga berupaya memberikan jaminan sosial bagi kelompo...

 A. Koperasi Syariah: Perpaduan Asas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan konsep ekonomi kerakyatan. Koperasi dibangun berdasarkan semangat kerja sama, kekeluargaan, dan kepentingan bersama. Dalam sistem koperasi, anggota tidak hanya diposisikan sebagai konsumen atau pengguna jasa, tetapi juga sebagai pemilik yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, koperasi berbeda dari perusahaan yang semata-mata berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Konsep koperasi memiliki titik temu dengan prinsip syirkah dalam ekonomi Islam. Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan ekonomi dengan adanya kontribusi tertentu dan kesepakatan mengenai pembagian hasil. Kontribusi tersebut dapat berupa ...

 A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sistem fiskal merupakan keseluruhan kebijakan negara yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam praktiknya, sistem fiskal digunakan pemerintah untuk memperoleh sumber pendapatan, membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, menjaga stabilitas perekonomian, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, sistem fiskal tidak dapat dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memberikan landasan nilai berupa keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan ketuhanan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal idealnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Sistem fiskal yang berlandaskan nilai Pancasila dapat dikaitkan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Negara memiliki tanggung jawab ...

 A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam Sistem keuangan merupakan bagian penting dalam perekonomian karena berfungsi mengatur peredaran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sistem keuangan mencakup berbagai lembaga dan kegiatan, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi, serta lembaga keuangan lainnya. Dalam sistem konvensional, kegiatan keuangan pada umumnya berorientasi pada efisiensi, keuntungan, dan pengelolaan risiko. Sistem tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi karena dapat menyediakan pembiayaan bagi perusahaan, membantu masyarakat menyimpan uang, dan mempermudah berbagai transaksi. Namun, dari perspektif Pancasila dan Islam, sistem keuangan perlu dilihat tidak hanya dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Pancasila, kegiatan keuangan seh...