BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

1. Pancasila sebagai sistem nilai IndonesiaPancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol kenegaraan, tetapi juga menjadi sistem nilai yang memberikan arah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nilai ketuhanan menjadi landasan moral, nilai kemanusiaan mengarahkan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan menjaga kehidupan bersama, kerakyatan memberikan ruang bagi musyawarah, dan keadilan sosial menjadi tujuan kehidupan bernegara. Dalam bidang ekonomi, Pancasila memberikan dasar bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi harus memperhatikan moral, kemanusiaan, kepentingan bersama, dan pemerataan kesejahteraan.

2. Hubungan Pancasila dengan Maqashid Syariah

Dalam ekonomi Islam terdapat konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Secara klasik, maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap:

1. Agama (hifzh al-din)

2. Jiwa (hifzh al-nafs)

3. Akal (hifzh al-'aql)

4. Keturunan (hifzh al-nasl)

5. Harta (hifzh al-mal)

Keduanya tidak dapat disamakan secara langsung karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum dan etika Islam. Namun, terdapat titik temu dalam nilai kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Contohnya, sila kelima tentang keadilan sosial memiliki relevansi dengan hifzh al-mal, karena Islam memberikan aturan agar harta dikelola secara baik, tidak diperoleh melalui cara yang zalim, dan tidak hanya beredar di kalangan tertentu.

Dengan demikian, Pancasila dan maqashid syariah dapat menjadi landasan nilai yang saling memperkaya dalam pembahasan ekonomi Islam di Indonesia.

B. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Tauhid Ekonomi

1. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menegaskan bahwa kehidupan bangsa Indonesia memiliki landasan ketuhanan. Nilai ini mengandung pengakuan terhadap keberadaan Tuhan serta pentingnya moral dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks ekonomi, nilai ketuhanan mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai moral. Mencari keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi cara memperoleh dan menggunakan keuntungan harus memperhatikan prinsip etika.

2. Tauhid sebagai dasar ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, prinsip utama yang menjadi dasar adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tauhid memberikan pandangan bahwa seluruh kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus berada dalam koridor ketaatan kepada Allah.

Seorang Muslim tidak memandang harta sebagai milik mutlak manusia. Allah adalah pemilik hakiki seluruh harta, sedangkan manusia berperan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelolanya.

Hal ini dapat dipahami melalui konsep khalifah dan amanah. Manusia diberikan kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kekayaan, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan Allah.

3. Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi. Seseorang boleh memiliki rumah, tanah, usaha, dan kekayaan lainnya. Namun, kepemilikan tersebut memiliki batas moral dan hukum.

Contohnya, seseorang tidak boleh memperoleh kekayaan melalui:

penipuan, pencurian, korupsi, riba dalam bentuk yang dilarang, perjudian, transaksi yang mengandung kezaliman. Selain itu, kekayaan juga memiliki fungsi sosial. Karena itu, Islam mengenal zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk membantu masyarakat.

4. Relevansinya dengan Pancasila

Nilai ketuhanan dalam Pancasila memiliki relevansi dengan konsep tauhid dalam hal bahwa aktivitas manusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan material. Ekonomi harus memiliki landasan moral dan tanggung jawab kepada Tuhan.

Dengan demikian, seorang pelaku ekonomi idealnya tidak hanya bertanya:

> "Berapa keuntungan yang saya dapat?"

Tetapi juga:

> "Apakah keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan memberikan manfaat bagi orang lain?

C. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Prinsip Adl dalam Ekonomi Islam

1. Makna kemanusiaan dalam Pancasila

Sila kedua menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, hak, dan kewajiban. Setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa melakukan diskriminasi atau tindakan yang merendahkan manusia.

Dalam bidang ekonomi, prinsip tersebut berarti kegiatan ekonomi harus memperhatikan manusia, bukan hanya keuntungan.

2. Prinsip Adl dalam ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip 'adl yang berarti keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam.

Keadilan dalam ekonomi berarti memberikan hak kepada pihak yang memang berhak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Contohnya:

• pedagang harus memberikan informasi yang benar tentang barang;

• pengusaha harus memberikan upah yang layak sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;

• konsumen tidak boleh ditipu;

• transaksi harus dilakukan secara transparan;

• pihak yang kuat tidak boleh mengeksploitasi pihak yang lemah.

3. Keadilan bukan berarti kesamaan mutlak

Keadilan dalam Islam tidak selalu berarti setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Keadilan lebih tepat dipahami sebagai memberikan sesuatu sesuai hak, kebutuhan, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku.

Misalnya, dalam hubungan kerja, pekerja berhak memperoleh imbalan atas pekerjaannya, sementara pengusaha memiliki hak atas hasil usaha yang dikelolanya. Keduanya harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

4. Hubungan dengan ekonomi Pancasila

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat menjadi dasar untuk membangun sistem ekonomi yang menghormati manusia. Sementara itu, prinsip 'adl dalam Islam memberikan landasan etis agar kegiatan ekonomi tidak menghasilkan eksploitasi dan ketidakadilan.

Keduanya menekankan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.

D. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dan Ukhuwwah Islamiyyah

1. Makna persatuan

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia meskipun masyarakat memiliki perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang.

Dalam ekonomi, persatuan dapat diwujudkan melalui kerja sama dan solidaritas antara berbagai kelompok masyarakat.

2. Ukhuwwah Islamiyyah

Dalam Islam terdapat konsep ukhuwwah Islamiyyah yang berarti persaudaraan sesama Muslim. Konsep ini mendorong umat Islam untuk saling membantu, melindungi, dan memberikan manfaat.

Namun, solidaritas Islam tidak berarti menghilangkan kewajiban untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Islam juga mengajarkan hubungan sosial yang baik, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

3. Solidaritas ekonomi

Solidaritas ekonomi dapat diwujudkan melalui:

• membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi;

• memberikan modal kepada usaha kecil;

• membangun koperasi;

• mengembangkan lembaga keuangan syariah;

• membayar zakat;

• memberikan infak dan sedekah;

• mengembangkan wakaf produktif;

• menciptakan lapangan pekerjaan.

• Dengan demikian, kekuatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

4. Solidaritas lintas batas

Dalam konteks yang lebih luas, solidaritas ekonomi Islam dapat melampaui batas negara. Umat Islam di berbagai negara dapat bekerja sama dalam perdagangan, pendidikan, investasi, bantuan kemanusiaan, dan pengembangan ekonomi.

Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, solidaritas tersebut tetap harus berjalan bersama dengan prinsip persatuan Indonesia, kepentingan nasional, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

E. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Syura Ekonomi

1. Makna sila keempat

Sila keempat menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Dalam kehidupan ekonomi, keputusan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh satu pihak yang memiliki kekuasaan atau modal terbesar. Pihak-pihak yang terdampak oleh keputusan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat.

2. Konsep Syura

Islam mengenal konsep syura, yaitu musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip ini memiliki dasar dalam ajaran Islam dan menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam ekonomi, syura dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, misalnya:

• rapat anggota koperasi;

• musyawarah dalam pengelolaan usaha;

• pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan;

• pembahasan kebijakan ekonomi;

• perencanaan penggunaan dana sosial;

• penyelesaian konflik bisnis.

3. Tujuan syura

Musyawarah bertujuan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Misalnya, ketika sebuah koperasi menentukan penggunaan keuntungan, keputusan tidak hanya ditentukan oleh pengurus. Anggota dapat dilibatkan untuk menentukan apakah keuntungan akan digunakan untuk pengembangan usaha, cadangan, atau kepentingan anggota sesuai aturan koperasi.

4. Hubungan syura dengan demokrasi ekonomi

Konsep syura memiliki titik temu dengan nilai demokrasi dalam Pancasila karena keduanya menekankan partisipasi, pembahasan bersama, dan pertimbangan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, ekonomi yang berlandaskan syura tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kepentingan orang-orang yang terlibat.

F. Sila Kelima: Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan dalam Islam

1. Makna keadilan sosial

Sila kelima bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kehidupan yang layak.

Dalam ekonomi, keadilan sosial berkaitan erat dengan distribusi kekayaan. Kekayaan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat sementara kelompok lain mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

2. Distribusi kekayaan dalam Islam

Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi juga memberikan mekanisme agar kekayaan memiliki fungsi sosial. Salah satu prinsipnya adalah agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya.

Untuk mendukung distribusi kekayaan, Islam memiliki beberapa instrumen sosial, antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan syariat.

Zakat memiliki dua dimensi:

• dimensi ibadah, karena merupakan kewajiban kepada Allah;

• dimensi sosial-ekonomi, karena membantu kelompok yang berhak menerima zakat.

Zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengalirkan sebagian kekayaan dari orang yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan.

Contohnya adalah zakat mal dan zakat fitrah.

2. Infak

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk tujuan yang dibenarkan dalam Islam. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu, infak memiliki ruang yang lebih luas dan tidak selalu memiliki batas jumlah tertentu.

Infak dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan, mendukung pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya.

3. Sedekah

Sedekah memiliki makna yang luas. Sedekah tidak hanya berbentuk uang atau harta, tetapi juga dapat berupa berbagai perbuatan baik.

Dalam konteks ekonomi, sedekah dapat menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Misalnya, seseorang memberikan bantuan kepada tetangga yang kesulitan, membantu biaya pendidikan, atau menyediakan makanan bagi orang yang membutuhkan.

4. Wakaf

Wakaf adalah menahan atau mendedikasikan suatu harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syariat.

Wakaf dapat memiliki manfaat jangka panjang. Contohnya:

• tanah wakaf untuk sekolah;

• tanah wakaf untuk masjid;

• wakaf untuk fasilitas kesehatan;

• wakaf produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi modern, wakaf produktif memiliki potensi besar. Harta wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga hasilnya digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan sosial lainnya.

Hubungan Keseluruhan Pancasila dengan Ekonomi Islam

Jika disusun secara sederhana, hubungan nilai Pancasila dengan prinsip ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Pancasila Konsep dalam Ekonomi Islam Nilai Utama

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa Tauhid Ekonomi berlandaskan ketuhanan dan moral

Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 'Adl Keadilan dan penghormatan terhadap manusia

Sila 3: Persatuan Indonesia Ukhuwwah dan solidaritas Kerja sama dan kepedulian sosial

Sila 4: Kerakyatan dan Permusyawaratan Syura Musyawarah dalam pengambilan keputusan

Sila 5: Keadilan Sosial Zakat, infak, sedekah, wakaf Pemerataan dan kesejahteraan sosial